Detik Berita Indonesia

Category: Celebrity

Meraih Terbaik Kompolnas Awards 2026, Kapolda Sumsel: Hasil Kerja Keras dan Kolaborasi

Meraih Terbaik Kompolnas Awards 2026, Kapolda Sumsel: Hasil Kerja Keras dan Kolaborasi

JAKARTA Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Selatan membuktikan bahwa sinergi, dedikasi, dan kerja ikhlas mampu membawa institusi ke puncak prestasi. Mengedepankan kolaborasi lintas sektoral dan pelayanan yang berdampak nyata, Polda Sumsel sukses menyabet penghargaan bergengsi sebagai Polda Terbaik dalam ajang Kompolnas Awards 2026. Penghargaan tersebut dianugerahkan pada malam puncak apresiasi di Sari Pasifik Hotel, Jakarta, Kamis (17/9/2026).

Kemenangan ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan buah dari kerja keras yang terukur dan berkesinambungan. Dalam proses penilaiannya, Polda Sumsel membuktikan keunggulannya melalui empat kata kunci utama, yakni validitas data, inovasi, dampak, dan keberlanjutan. Seluruh program strategis tersebut juga dipetakan secara komprehensif melalui kerangka 5P, yaitu People, Prosperity, Planet, Peace, dan Partnership.

Menyikapi capaian membanggakan tersebut, Kapolda Sumsel Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., menegaskan bahwa keberhasilan ini adalah kemenangan bersama. Mengedepankan filosofi kepemimpinan yang merakyat, ia menyadari bahwa polisi tidak dapat bekerja sendiri dan selalu membutuhkan kolaborasi yang kokoh dengan seluruh pemangku kepentingan.

“Alhamdulillah, hari ini Polda Sumatera Selatan mendapatkan penghargaan dari Kompolnas Award. Ini merupakan kerja keras dari seluruh anggota, baik itu di Polda maupun di seluruh jajaran polres di wilayah Polda Sumatera Selatan. Semuanya menunjukkan bahwa dengan kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas, maka akan membawa hasil yang maksimal,” ujar Kapolda.

Lebih lanjut, Jenderal Bintang Dua tersebut juga menyampaikan apresiasinya kepada masyarakat luas atas kepercayaan yang diberikan kepada Polri. “Ini semua karena kerja keras tersebut. Terima kasih atas semuanya, terima kasih atas dukungannya. Mudah-mudahan menjadi berkat dunia dan akhirat bagi kita semuanya. Terima kasih,” tambahnya.

Menyambung pernyataan pimpinan, Kabidhumas Polda Sumsel Kombes Pol. Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa penghargaan ini mencerminkan kuatnya komitmen institusi untuk terus bersinergi dengan seluruh elemen.

“Sebagaimana yang ditekankan Bapak Kapolda, capaian ini murni merupakan hasil kerja keras, kerja cerdas, dan keikhlasan dari seluruh anggota beserta jajaran. Penghargaan ini menjadi energi tambahan bagi kami untuk terus memperkokoh kolaborasi dengan masyarakat, serta memastikan setiap inovasi pelayanan yang kita bangun benar-benar memberikan solusi nyata yang dirasakan langsung oleh warga,” tegas Kombes Pol. Nandang.

Anugerah Polda Terbaik dalam Kompolnas Awards 2026 ini bukan sekadar piala pencapaian, melainkan amanah besar untuk terus merawat kepercayaan publik. Melalui kerja tim yang solid dan kolaborasi tanpa batas, Polda Sumsel berkomitmen untuk terus hadir, melayani, dan melindungi. Langkah ini sekaligus menjadi garansi nyata bahwa kepolisian akan selalu menjadi mitra sejati masyarakat dalam merawat harmoni, sejalan dengan semangat yang terus digelorakan: Nyago Bumi Sriwijaya, Aman Bae!

September 18, 2026
Polisi Imbau Penonton Persija Vs Persib Tertib dan Tak Bawa Benda Berbahaya

Polisi Imbau Penonton Persija Vs Persib Tertib dan Tak Bawa Benda Berbahaya

Polisi Ajak Suporter Jaga Keamanan Jelang Persija Vs Persib di GBK

Jakarta – Polda Metro Jaya menyiapkan 17.800 personel gabungan untuk mengamankan pertandingan Persija Jakarta melawan Persib Bandung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), besok (12/9). Polisi mengajak suporter jaga keamanan.
“Mari nikmati pertandingan dengan tertib, saling menghormati, dan kembali ke rumah dengan selamat. Bersama-sama kita jaga Jakarta,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto, dalam keterangannya, Jumat (11/9/2026).

Budi mengatakan pengamanan akan dilakukan di dalam dan sekitar stadion serta jalur menuju GBK dengan mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif. Budi mengapresiasi kolaborasi seluruh pihak dalam mempersiapkan pertandingan.

Ia berharap kerja sama tersebut dapat mendukung laga berlangsung aman, tertib, dan nyaman.

“Sepakbola adalah hiburan yang menyatukan. Mari mendukung tim kebanggaan dengan sportivitas, saling menghormati, dan bersama-sama menjaga suasana tetap aman,” ucapnya.

Sementara itu, Hiero Paath selaku CSO Panitia Pelaksana Pertandingan, mengimbau masyarakat yang tidak memiliki tiket agar tidak datang ke GBK. Penonton bertiket diminta mengikuti pemeriksaan.

“Kami mengimbau yang datang ke GBK benar-benar sudah memiliki tiket. Bagi yang belum memiliki tiket, kami berharap dapat memberikan dukungan dari rumah. Mari kita jaga kesempatan ini bersama,” kata Hiero.

Panitia akan melakukan pemeriksaan sebelum penonton memasuki stadion. Penonton dilarang membawa senjata tajam, senjata api, narkoba, minuman keras, rokok, korek api, suar (flare), bom asap (smoke bomb), kembang api, dan benda berbahaya lainnya.

Penonton juga diminta tidak datang dalam kondisi berada di bawah pengaruh alkohol. Apabila ditemukan kondisi yang dapat membahayakan diri sendiri atau orang lain, panitia akan memberikan penanganan sesuai ketentuan dan tidak memperkenankan yang bersangkutan masuk ke stadion.

Suporter tim tamu, termasuk Bobotoh dan Viking, turut diimbau memberikan dukungan dari daerah masing-masing. Hiero berharap seluruh pihak menjaga suasana pertandingan tetap kondusif sehingga laga dapat dinikmati dengan aman dan nyaman.

“Mari kita nikmati sepakbola dengan tertib, saling menghormati, dan bersama-sama menjaga Jakarta,” ujarnya.

Ketua Umum The Jakmania Muhammad Aditya Putra mengajak seluruh pendukung Persija menjaga ketertiban sejak perjalanan menuju stadion, selama pertandingan, hingga kembali ke rumah. Ia mengatakan laga tersebut menjadi momentum penting sekaligus bentuk kepercayaan yang perlu dijaga bersama.

“Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Mulai dari diri sendiri, jaga teman, jaga organisasi, jaga Persija, dan tentunya jaga Jakarta,” kata Aditya.

Pertandingan ini juga diharapkan menjadi kesempatan bagi The Jakmania untuk menunjukkan bahwa dukungan kepada Persija dapat diberikan secara tertib dan bertanggung jawab. Seluruh anggota diminta menjaga kawasan GBK maupun lingkungan yang dilalui selama perjalanan keberangkatan dan kepulangan.

Ia berharap pertandingan berlangsung aman dan lancar serta menjadi momentum positif bagi sepak bola Jakarta. Para pendukung juga diajak menikmati laga dengan semangat sportivitas dan tetap menghormati masyarakat.

“Mari kita jaga bersama kepercayaan ini dan tunjukkan bahwa The Jakmania bisa menjaga Persija dan Jakarta,” ujarnya.

September 11, 2026
Pakar hukum pidana Nilai Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Calon Belum Diperiksa

Pakar hukum pidana Nilai Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Calon Belum Diperiksa

Jakarta – Pakar hukum pidana, Henry Yosodiningrat, menyatakan penetapan seseorang sebagai tersangka tetap sah meski yang bersangkutan belum diperiksa sebagai saksi maupun calon tersangka. Penetapan tersangka dinilai sah sepanjang penyidik memiliki sekurangnya dua alat bukti yang sah.
Mengacu pada ketentuan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hanya mensyaratkan adanya minimal dua alat bukti yang sah sebagai dasar penetapan tersangka.

“Sepanjang sebelum penetapan telah terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan alat bukti tersebut secara relevan mengarah kepada orang yang ditetapkan, maka penetapan tersangka tetap sah,” kata Henry dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (18/7/2026).

Di KUHAP baru, ketentuan syarat dan prosedur penetapan tersangka termuat pada Pasal 90. Pasal tersebut tidak mencantumkan pemeriksaan calon tersangka sebagai syarat pendahuluan. Henry menegaskan aparat penegak hukum maupun hakim tidak boleh menambahkan syarat prosedural yang tidak diatur dalam undang-undang.

“Dalam hukum acara pidana, berlaku prinsip kepastian hukum, lex scripta, dan lex stricta. Karena itu, tidak boleh menambahkan syarat pembatalan penetapan tersangka yang tidak tercantum dalam undang-undang,” ujarnya.

Henry juga menyinggung Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang kerap dijadikan rujukan mengenai pemeriksaan calon tersangka. Menurutnya, putusan tersebut menguji ketentuan dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 yang kini telah dicabut dan digantikan oleh KUHAP baru melalui UU Nomor 20 Tahun 2025.

“Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 tidak dapat diberlakukan secara otomatis terhadap Pasal 1 angka 28 dan Pasal 90 KUHAP baru, karena norma yang diuji sudah tidak berlaku lagi,” jelasnya.

Ia menambahkan, kewajiban pemeriksaan calon tersangka hanya terdapat dalam pertimbangan hukum Mahkamah dan tidak tercantum dalam amar putusan.

Mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 150/PUU-XXIV/2026, yang menyatakan permohonan pengujian terhadap ketentuan KUHAP baru tidak dapat diterima karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Menurutnya, hingga kini belum ada putusan MK yang menyatakan Pasal 1 angka 28 maupun Pasal 90 KUHAP baru inkonstitusional karena tidak mewajibkan pemeriksaan calon tersangka.

Di sisi lain, ia menegaskan dua alat bukti yang menjadi dasar penetapan tersangka tidak boleh sekadar bersifat formal. Menurutnya, alat bukti tersebut harus diperoleh secara sah sebelum penetapan tersangka, berkaitan dengan perkara yang sama, relevan dengan perbuatan yang disangkakan, serta memberikan dasar objektif yang mengarah kepada pelaku.

“Yang diuji dalam praperadilan bukan semata-mata apakah calon tersangka sudah diperiksa, melainkan apakah pada saat penetapan telah tersedia minimal dua alat bukti yang sah, relevan, dan secara objektif mengarah kepada keterlibatan orang yang ditetapkan,” tegasnya.

Henry menambahkan, pemeriksaan terhadap tersangka tetap penting dalam proses penyidikan untuk kepentingan klarifikasi dan pembuktian. Namun, menurutnya pemeriksaan tersebut bukan merupakan syarat konstitutif bagi sah atau tidaknya penetapan seseorang sebagai tersangka berdasarkan ketentuan KUHAP yang berlaku saat ini.

July 21, 2026
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia : Proses Hukum Koruptor Tak Perlu Lapor Presiden

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia : Proses Hukum Koruptor Tak Perlu Lapor Presiden

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menyampaikan kritik terhadap pernyataan pengacara Hotman Paris yang menyinggung perlunya izin Presiden dalam proses hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Menurut Boyamin, penegakan hukum terhadap perkara korupsi harus tetap berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bergantung pada persetujuan pihak mana pun di luar mekanisme hukum.

Dalam pernyataannya, Boyamin mempertanyakan dasar hukum atas anggapan bahwa proses terhadap koruptor harus memperoleh izin Presiden. Ia menegaskan bahwa sejak awal penanganan perkara korupsi dilakukan oleh aparat penegak hukum berdasarkan kewenangan yang telah diatur dalam undang-undang, sehingga seluruh proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan harus berjalan secara independen.

Pernyataan tersebut kembali memunculkan diskusi di ruang publik mengenai pentingnya menjaga independensi lembaga penegak hukum dalam pemberantasan korupsi. Berbagai pihak menilai bahwa kepastian hukum dan prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) harus tetap menjadi landasan utama dalam setiap penanganan perkara.

Perdebatan ini menjadi bagian dari dinamika demokrasi yang diharapkan dapat memperkuat komitmen seluruh elemen bangsa dalam mendukung pemberantasan korupsi secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

July 21, 2026
Proses Hukum Koruptor Tak Perlu Lapor Presiden

Proses Hukum Koruptor Tak Perlu Lapor Presiden

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menyampaikan kritik terhadap pernyataan pengacara Hotman Paris yang menyinggung perlunya izin Presiden dalam proses hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Menurut Boyamin, penegakan hukum terhadap perkara korupsi harus tetap berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bergantung pada persetujuan pihak mana pun di luar mekanisme hukum.

Dalam pernyataannya, Boyamin mempertanyakan dasar hukum atas anggapan bahwa proses terhadap koruptor harus memperoleh izin Presiden. Ia menegaskan bahwa sejak awal penanganan perkara korupsi dilakukan oleh aparat penegak hukum berdasarkan kewenangan yang telah diatur dalam undang-undang, sehingga seluruh proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan harus berjalan secara independen.

Pernyataan tersebut kembali memunculkan diskusi di ruang publik mengenai pentingnya menjaga independensi lembaga penegak hukum dalam pemberantasan korupsi. Berbagai pihak menilai bahwa kepastian hukum dan prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) harus tetap menjadi landasan utama dalam setiap penanganan perkara.

Perdebatan ini menjadi bagian dari dinamika demokrasi yang diharapkan dapat memperkuat komitmen seluruh elemen bangsa dalam mendukung pemberantasan korupsi secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

July 21, 2026
Hasil Survei Litbang Kompas Catat Kepercayaan Publik ke Polri Tembus 82,4 Persen

Hasil Survei Litbang Kompas Catat Kepercayaan Publik ke Polri Tembus 82,4 Persen

*JAKARTA, 27 JUNI 2026* – Korps Bhayangkara berhasil menorehkan capaian gemilang dalam hal tingkat kepercayaan masyarakat. Berdasarkan hasil survei terbaru yang dirilis oleh Litbang Kompas, tingkat kepercayaan publik terhadap Institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kini melesat hingga mencapai angka 82,4 persen. Angka ini menunjukkan kenaikan signifikan sebesar 6,2 persen jika dibandingkan dengan survei pada periode tahun 2025 lalu yang berada di angka 76,2 persen.

Survei berkala yang diselenggarakan Litbang Kompas ini dilakukan sejak 1 April hingga 20 Juni 2026 dengan melibatkan 1.200 responden yang tersebar secara proporsional di 38 wilayah provinsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode sampel acak berkala dengan tingkat kepercayaan survei sebesar 95 persen serta memiliki *margin of error* yang sangat ketat di kisaran 2,8 persen.

Selain melesatnya angka kepercayaan, hasil survei juga mencatat indikator kinerja Polri lainnya yang bergerak ke arah positif. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kepolisian mengalami kenaikan dari 65,1 persen pada tahun lalu menjadi 67,6 persen. Sementara itu, indikator citra positif institusi Polri di mata publik turut melonjak tajam, dari sebelumnya 64,4 persen kini menembus angka 71,5 persen.

Capaian positif tersebut mendapat sambutan hangat serta apresiasi tinggi dari pihak Istana Kepresidenan. Penasehat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi A., mengungkapkan rasa bangganya atas kinerja transformatif dan konsistensi perbaikan yang terus ditunjukkan oleh seluruh jajaran kepolisian.

> “Saya ikut gembira melihat perkembangan trend persepsi publik terhadap POLRI. Dari tiga aspek yang dinilai, semuanya menunjukkan trend perbaikan penilaian yang layak diberi apresiasi. Modal kepercayaan publik terlihat sudah sangat baik. Tentu itu diperoleh dengan perjuangan yang tidak mudah. Tapi mempertahankan kepercayaan agar tetap tinggi juga butuh effort yang luar biasa,” ujar Hasan Nasbi A. dalam keterangannya, Sabtu (27/06/2026).

Lebih lanjut, Penasehat Khusus Presiden Bidang Komunikasi mengingatkan bahwa hasil survei yang tinggi ini merupakan sebuah amanah besar yang harus dijaga dengan komitmen penuh di lapangan. Ia berharap tren positif ini tidak membuat jajaran kepolisian berpuas diri, melainkan menjadi pemacu semangat untuk terus memberikan dedikasi terbaik bagi masyarakat luas.

> “Saya berharap seluruh jajaran POLRI punya kesadaran menjaga konsistensi kenaikan trend persepsi publik ini di masa depan, terutama dari aspek kepuasan publik dan citra positif terhadap institusi. Semakin baik Kepolisian Republik Indonesia, semakin baik juga bagi bangsa dan negara,” pungkas Hasan Nasbi.

Peningkatan kumulatif pada aspek citra positif, kepuasan, dan kepercayaan publik ini menjadi bukti nyata keberhasilan berbagai program reformasi birokrasi, penegakan hukum yang transparan, serta optimalisasi pelayanan publik responsif yang selama ini digenjot oleh Mabes Polri hingga ke tingkat Polsek jajaran. Ke depan, polri berkomitmen untuk terus mempertahankan performa ini demi mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang aman dan kondusif secara nasional.

June 27, 2026
BNN Bongkar Pabrik Narkoba di Gianyar

BNN Bongkar Pabrik Narkoba di Gianyar

GIANYAR, balipuspanews.com – Pabrik narkoba atau yang akrab disebut Clandestine Laboratorium Narkotika berhasil dibongkar tim gabungan Badan Narkotika Nasional (BNN) RI dan Bea Cukai di salah satu villa di Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Bali, pada Jumat (6/3/2026) sekitar pukul 01.00 dini hari. Dalam penggerebekan itu, tim mengamankan seorang perempuan asal Rusia berinisial NT,30.

Menurut informasi, penggerebekan itu dipimpin langsung oleh Kombes Pol Lilik Tribhawono. Penggerebekan itu berlangsung dengan pengamanan ketat melibatkan pihak Desa serta Kepala Lingkungan.

Yang menarik, di vila tersebut ditemukan berbagai jenis bahan kimia dan peralatan yang digunakan untuk memproduksi narkotika sintetis. Salah satu temuan utama berupa cairan bahan kimia yang disimpan dalam sejumlah jerigen di kamar NT.

March 9, 2026